Presiden Venezuela Hugo Rafael Chavez pada hari Senin, 18 Agustus 2008 telah melakukan Nasionalisasi Perusahaan Semen Mexico di Venezuela, yaitu CEMEX secara paksa setelah berbulan-bulan gagal melakukan pengambilan alihan perusahaan itu melalui jalan negosiasi. Pemerintah menempatkan tentara di komplex pabrik semen tersebut untuk menjaga keamanan pabrik dan keberlangsungan operasional.
Presiden Hugo Chavez
Langkah Presiden Hugo Chavez ini menarik sekali untuk dipelajari, sebab ada kemiripan antara Venezuela dan Indonesia, yaitu sama-sama negara berkembang dan penghasil besar minyak bumi serta sumber-sumber daya alam lainnya. Langkah Presiden Hugo Chavez me-nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Venezuela dilakukannya setelah melihat kemiskinan dinegerinya berlanjut, walaupun banyak perusahaan asing beroperasi di Venezuela.
Sejarah turun-naiknya sebagai Presiden:
Hugo Rafael Chávez Frías yang lahir pada tanggal 28 Juli 1954 adalah Presiden Venezuela saat ini. Sebagai pimpinan Revolusi Bolivar, Chávez mempromotori visi demokrasi sosialis,[1] integrasi Amerika Latin, dan anti-imperialisme. Ia juga tajam mengkritik globalisasi neoliberal dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.[2]
Ia adalah presiden sejak tahun 1998. Dia adalah putra seorang guru dan lulusan Akademi Militer. Chavez meraih gelar insinyur tahun 1975 dan ia penggemar berat olahraga bisbol.
Setelah terpilih sebagai presiden tahun 1998, ia berkali-kali mengalami guncangan pemerintahan. Ia diancam dibunuh (2000). Tetapi, ia mendapatkan mandat enam tahun masa jabatan pada tahun tersebut guna melakukan reformasi politik.
Pada 14 November 2001, Presiden Hugo Chavez mengumumkan serangkaian tindakan yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi termasuk di antaranya mengundangkan Undang-undang Reformasi kepemilikan tanah yang menetapkan bagaimana pemerintah bisa mengambil alih lahan-lahan tidur, tanah milik swasta, serta mengundangkan Undang-undang Hidrokarbon yang menjanjikan royalti fleksibel bagi perusahaan-perusahaan yang mengiperasikan tambang minyak milik pemerintah.
Kebijakan ekonomi yang dinilai kontroversial terutama menyangkut Undang-undang Reformasi kepemilikan tanah, di antaranya memberi kekuasaan pada pemerintah untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan real estate yang luas dan tanah-tanah pertanian yang dianggap kurang produktif mengundang protes jutaan orang di ibukota, Caracas (11 Desember 2001). Selain, mata uang Bolivar jatuh terpuruk 25% terhadap dolar AS setelah pemerintah menghapuskan kontrol terhadap nilai tukar uang yang sudah dipertahankan lima tahun.
Bulan April 2002, sekitar 150.000 orang berunjuk rasa, yang dipelopori oleh Carlos Ortega dan Pedro Carmona, yang bertujuan untuk mendukung pemogokan dan protes minyak. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, ribuan pendukung Chavez berada di sekitar istana, menunjukkan kesetiaan mereka pada presiden yang terpilih dengan demokratis tersebut.
Secara sepihak, pihak oposisi yang melancarkan demo pemogokan tersebut tiba-tiba merubah rute yang sudah ditentukan, berputar ke arah istana sehingga kekhawatiran akan terjadinya bentrokan memacu protes dari walikota Caracas pada Carlos Ortega sebagai orang yang dianggap bertanggung-jawab pada demonstran yang dibawanya.
Bentrokan pun terjadi diantara dua massa besar tersebut, yang dicoba lerai oleh pihak keamanan. Namun di tengah bentrokan, suara-suara tembakan terdengar. Jelas sekali di kemudian hari, dari hasil dokumentasi dan pengumpulan informasi, diketahui ada penembak gelap yang bersembunyi.
Pada saat tersebut, nyaris dari 25% penduduk Venezuela memiliki pistol. Tidak terkecuali dengan mereka yang berada dalam demonstrasi besar tersebut. Tembakan-tembakan pun diarahkan, baik oleh pendukung Chavez maupun pihak oposisi yang tidak tahu apa-apa, ke arah tembakan dari penembak gelap. Namun dalam tayangan yang ditampilkan oleh televisi swasta yang sebagian besar dimiliki oleh pihak yang beroposisi pada Chavez, dikesankan seakan penembakan dilakukan oleh pendukung Chavez dengan brutal pada pihak demonstran oposisi.
Kejadian itu menelan korban 10 orang tewas dan 110 lainnya cedera. Presiden Chavez bukannya melarang aksi-aksi kekerasan tersebut diliput televisi, bahkan aksi-aksi tersebut dibesar-besarkan oleh pihak media yang anti dengan Chavez sebagai kesalahan dan tanggung-jawab Chavez. Meskipun pada kenyataannya mereka menyembunyikan fakta bahwa baik pendukung Chavez maupun oposisi, pada saat tersebut sama-sama menjadi sasaran penembak gelap. Pada saat itu, para perwira militer pembangkang mengharapkan Chavez mengundurkan diri.
Presiden Hugo Chavez mengundurkan diri di bawah tekanan pemimpin-pemimpin militer Venezuela pada pagi-pagi di hari Jumat waktu setempat tanggal 12 April 2002. Kudeta dramatis yang dilakukan militer terhadap presiden mengembangkan situasi dilematis. Beberapa jam setelah Chavez mundur, Pedro Carmona diangkat sebagai presiden sementara (interim). Tetapi, Jaksa Agung Venezuela (Isaias Rodriguez) menyatakan bahwa penunjukan presiden interim Pedro Carmona adalah inskontitusional dan menandaskan bahwa Presiden Venezuela tetap Hugo Chavez.
Menurut Jaksa Agung, pengunduran diri presiden baru resmi setelah diterima Kongres. Chavez mengundurkan diri di bawah tekanan pemimpin-pemimpin militer. “Tuan Presiden, dulu saya loyal habis-habisan. Akan tetapi, kematian banyak orang yang terjadi, tak bisa ditoleransi,” kata Jenderal Efraim Vazguez Velasco (Panglima Angkatan Bersenjata) dalam pidatonya di televisi nasional yang dikutip pers Indonesia.
Di tengah mengalirnya kritik internasional terhadap tindakan kudeta, militer menunjuk seorang ekonom bernama Pedro Carmona yang merupakan salah satu pimpinan kamar dagang. Saat pelantikan sebagai presiden interim, Carmona mengumumkan segera melakukan pemilihan presiden dalam setahun. Kongres juga dibubarkan karena sebagai pendukung Chavez. Dalam salah satu dekrit yang diumumkan pemerintahan sementara juga diungkapkan dibentuknya sebuah Dewan Konsultatif yang terdiri 35 anggota. Mereka mengemban tugas sebagai badan penasehat presiden republik.
Dekrit juga menetapkan, presiden interim akan mengkoordinasikan kebijakan pemerintahan transisi dan keputusan lain yang diperlukan guna menjamin kebijakan, dengan otoritas pemerintah pusat maupun daerah. Dekrit tersebut mengundang banyak kritikan. Presiden Meksiko Vicente Fox secara tegas menyatakan tidak mengakui pemerintahan baru Venezuela sampai dilaksanakan pemilu baru. Demikian juga dengan pemimpin-pemimpin Argentina dan Paraguay menyatakan, pemerintahan baru Venezuela tidak sah.
Sehari setelah Hugo Chavez digulingkan melalui kudeta militer dan digantikan Pedro Carmona atas inisiatif sebagian perwira militer, Chavez kembali dikukuhkan menjadi Presiden Venezuela (14 April 2002). Pedro Carmona yang hanya menduduki sebagai presiden interim selama sehari dipaksa mengumumkan pengunduran dirinya setelah Jaksa Agung menyatakan bahwa kudeta tidak sah.
Berhasilnya Chavez kembali ke tampuk pemerintahan antara lain disebabkan militer terpecah. Sebagian jenderal memang mendukung Carmona, tetapi sebagian besar prajurit dan perwira menengah loyal terhadap Chavez. Selain itu, di kalangan kelompok masyarakat miskin pun Chavez sangat populer sehingga ketika ia digulingkan ribuan orang melakukan unjuk rasa agar Chavez dikukuhkan kembali menjadi presiden. Dalam aksi yang diwarnai penjarahan tersebut, belasan orang tewas.
Hugo Chavez sempat ditahan di Pulau La Orchila oleh para pejabat senior militer dan terbang kembali ke Caracas dengan menggunakan helikopter serta dielu-elukan ribuan pendukungnya. Dengan mengepalkan tangan ke atas, Chavez memasuki Istana Kepresidenan Miraflores yang berhasil direbut kembali oleh pendukungnya. Sementara, Jaksa Agung menegaskan bahwa para menteri di bawah pemerintahan interim ditahan dan sejumlah petinggi militer juga diadili dengan tuduhan pembangkangan militer, termasuk pimpinan interim mereka yang seorang ekonom bernama Pedro Carmona.
Referendum 8 Agustus 2004 sebagai upaya menggulingkan Presiden Hugo Chaves oleh oposisi kembali dilakukan, tetapi masih dimenangkan oleh Hugo Chavez dengan 58 persen suara. Kemenangan tersebut membuat dirinya berhasil mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam masa pemerintahannya dan menjadikannya sebagai sebuah mandat yang lebih besar untuk melanjutkan “revolusi bagi kaum miskin-“nya.
Pada pemilu legislatif pada Desember 2005, partai pimpinan Chavez berhasil menyapu bersih seluruh kursi parlemen setelah pihak oposisi memboikot pemilu tersebut.
Keberhasilannya:
Dengan Demokrasi Sosialisnya, Presiden Hugo Chavez telah berhasil mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, memberikan tanah-tanah bagi kaum miskin melalui kebijakan land reform, membangun ribuan klinik bagi rakyat miskin, serta memberikan pendidikan gratis kepada rakyat sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Kebijakan Presiden Hugo Chavez untuk menasionalisasi perusahaan asing menjadi BUMN terlihat bertentangan 180 derajat dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menjual BUMN-BUMN kepada pihak asing.
Pemimpin masa depan Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan untuk menjual aset-aset nasional kepada pihak asing, sebab dikhawatirkan bahwa langkah ini malah akan makin membuat rakyat Indonesia makin miskin, makin menderita, makin tingginya jurang antara si kaya dan si miskin, meningkatnya Indeks GINI, kekayaan alam Indonesia makin terkuras habis tanpa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Amanat UUD 1945 dan cita-cita Kemerdekaan Bagi segenap Bangsa Indonesia.
Perlukah kita meninjau kembali Demokrasi Liberal, Globalisasi Liberal dan Kapitalisme Liberal yang saat ini dianut Pemerintah Indonesia? Apakah alternatif lain dapat mensejahterakan rakyat Indonesia?
Silahkan ditanggapi.
