Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II tanggal 20 Oktober 2009

Berikut ini adalah susunan akhir KIB-II tertanggal 20 Oktober 2009 yang merupakan perbaikan dari versi tanggal 18 Oktober 2009 yang lalu, sebagai berikut:

1. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
2. Menko Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono
3. Menko Polkam : Djoko Suyanto
4. Menteri Keuangan : Sri Mulyani Indrawati
5. Menteri Perdagangan : Marie Pangestu
6. Menteri Perindustrian : M.S. Hidayat
7. Menteri Kominfo : Tifatul Sembiring
8. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andy Mallarangeng
9. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Monoarfa
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E. Mangindaan
11. Menteri Pariwisata dan Budaya : Jero Wacik
12. Menteri Sosial : Salim Sagaff Al Jufri
13. Menteri Pendidikan Nasional : Muhammad Nuh
14. Menteri ESDM : Darwin Zahedi Saleh
15. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
16. Menteri Agama : Suryadharma Ali
17. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
18. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal : Hilmy Faisal Zaini
19. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
20. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
21. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Linda Agum Gumelar
22. Menteri RISTEK : Suharna Surapranata
23. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hassan
24. Menteri Kesehatan : Nila Djuwita A. Moeloek
25. Menteri Negara BUMN : Mustapa Abubakar
26. Menteri Sekretariat Negara : Sudi Silalahi
27. Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja : Muhaimin A Iskandar
28. Kepala BKPM : Gita Wirawan
29. Kepala BIN : Sutanto

Ada 5 posisi Kementrian yang baru ditetapkan pejabatnya hari Senin 19 Oktober 2009 dan 2 posisi setingkat Menteri yang belum ditetapkan para pejabatnya, yaitu:

1. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
2. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
3. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
4. Menteri Pertanian : Suswono
5. Menteri PPN/Ketua BAPPENAS: Armida Alisjahbana
6. Sekretaris Kabinet :
7. Jaksa Agung :

Sementara itu Kuntoro Mangkusubroto telah diangkat sebagai pejabat yang dipercaya untuk mengepalai Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi atau UPK3R. Beliau akan menjalani Test Kesehatan pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2009.

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu v.2.0 tanggal 18 Oktober 2009

Seleksi Menteri Kabinet Indonesia Bersatu versi 2.0 dimulai pada hari Sabtu 17 Oktober 2009 di kediaman Presiden Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor dengan 17 orang calon yang hadir. Pada hari Minggu 18 Oktober 2009 seleksi Menteri KIB-II dilanjutkan dengan 14 orang calon menteri yang dihadirkan, sehingga ada 5 posisi menteri yang belum diseleksi pejabatnya.

Berikut ini adalah rincian pejabat yang menduduki 30 Kementrian atau Lembaga yang setaraf sebagai berikut:

1. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
2. Menko Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono
3. Menko Polkam : Djoko Suyanto
4. Menteri Keuangan : Sri Mulyani Indrawati
5. Menteri Perdagangan : Marie Pangestu
6. Menteri Perindustrian : M.S. Hidayat
7. Menteri Kominfo : Tifatul Sembiring
8. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andy Mallarangeng
9. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Monoarfa
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E. Mangindaan
11. Menteri Pariwisata dan Budaya : Jero Wacik
12. Menteri PPN/Kepaal Bappenas : Salim Sagaff Al Jufri
13. Menteri Pendidikan Nasional : Muhammad Nuh
14. Menteri ESDM : Darwin Zahedi Saleh
15. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
16. Menteri Agama : Suryadharma Ali
17. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
18. Menteri Pembangunan Daerah Teringgal : Hilmy Faisal Zaini
19. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
20. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
21. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Linda Agum Gumelar
22. Menteri RISTEK : Suharna Surapranata
23. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hassan
24. Menteri Kesehatan : Nila Djuwita A. Moeloek
25. Menteri BUMN : Mustapa Abubakar
26. Menteri Sekretariat Negara : Sudi Silalahi
27. Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja : Muhaimin A Iskandar
28. Kepala BKPM : Gita Wirawan
29. Kepala BIN : Sutanto

Selain dari tersebut diatas, telah ditetapkan pula Staf Khusus Wakil Presiden, yaitu Kuntoro Mangkusubroto.

Ada 5 posisi Kementrian dan 2 posisi setingkat Menteri yang belum ditetapkan para pejabatnya, yaitu:

1. Menteri Pertahanan
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Sosial
6. SekretarisKabinet
7. Jaksa Agung

Ke-empat jabatan yang relatifpenting itu bisa saja dialokasikan bagi kalangan professional ataupun dari partai politik lainnya, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura.

Dari susunan yang ada tersebut diatas, pengamat menilai bahwa para menteri incumbent tetap memegang posisi kunci Perekonomian Indonesia, namun mereka hanya kuat dalam penanganan permasalahan Ekonomi Makro, sedang dalam penanganan permasalahan sektor Perkonomian Riil, tim KIB-II ini dinilai lemah, karena belum punya pengalaman yang sudah terbukti, seperti masalah-masalah tenaga kerja dan industri di Indonesia.

Selain itu, KIB-II ini dituntut agar mampu membenahi birokrasi yang masih dinilai buruk selama ini.

Silahkan ditanggapi dan semoga bermanfaat,

Mengungkap Strategi Pembangunan Perekonomian Indonesia tanpa Utang

Sebuah Diskusi di Metro TV yang dipandu oleh Saut Poltak bersama Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli digelar pada hari Rabu malam, 13 Mei 2009. Rizal Ramli bercerita tentang keberhasilan beliau selama menjabat sebagai Menteri Keuangan dan kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia selama 16 bulan, diantaranya adalah sbb:

1. Bulog yang dahulunya dikenal memiliki posisi-posisi basah dan kering, oleh Rizal Ramli dilakukan pertukaran pejabat2 dari lokasi basah dan kering, agar mereka tahu bahwa Pimpinan Bulog yang baru tidak lagi meminta upeti. Selain itu Rizal Ramli juga memerintahkan agar dana-dana Non-Budgeter di BULOG dijadikan dana Budgeter, sehinggan pengeluaran biaya menjadi terkendali. Hasilnya, Bulog berhasil untuk menghemat biaya sampai 40%. Saat ia meninggalkan BULOG, kas BULOG mencapai beberapa puluh Trilyun Rupiah.
2. Perusahaan BUMN PLN yang menyatakan bahwa mereka memiliki modal minus Rp 9 Trilyun dan Asset sebesar Rp 50 Trilyun, berhasil diubah kondisi keuangannya menjadi memiliki Modal sebesar Rp 100 Trilyun dan Asset sebesar Rp 300 Trilyun hasil Revaluasi Asset2 PLN yang belum pernah di-revaluasi sebelumnya. Modal sebesar Rp 100 Trilyun itu adalah hasil suntikan modal dari Pemerintah, yang memperoleh dana dari Pajak Revaluasi Asset PLN tersebut.
3. Rizal Ramli juga berhasil memperoleh dana dari pajak Cross-Ownership Anak-anak Perusahaan PT TELKOM dan PT INDOSAT sejumlah sekitar Rp 3 Trilyun.

Agar supaya Pemerintah Indonesia dimasa depan tidak lagi menambah Hutang, maka beliau menyarankan agar Anggaran Investasi Tahunan (CAPEX) untuk pembangunan gedung, kendaraan, dll sebesar Rp 400 Trilyun diubah menjadi Anggaran Operasional untuk menyewa Gedung2, kendaraan, dll, sehingga dapat menghemat biaya-biaya perawatan kalau memiliki Aset2 berupa Gedung, Kendaraan, dll yang bisa mencapai ratusan Trilyun Rupiah.

Penghematan Anggaran Investasi yang bisa mencapai sekitar Rp 300 Trilyun per Tahun dapat dipergunakan untuk membangun Infrastruktur, seperti jalan-jalan raya di Sumtera dan Kalimantan, memberi kerja kepada ratusan ribu pekerja Indonesia untuk jangka panjang, serta memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Rizal Ramli juga menyarankan agar Produksi BBM menjadi Minyak Tanah dan Bensin agar dilakukan sendiri secara mandiri oleh Pertamina dan Produsen Nasional lainnya, sehingga dapat dihemat Devisa yang besar, mengurangi import dari Singapore yang banyak biaya-biaya silumannya.

Rizal juga menyarakna agar produksi dan pemrosesan berbagai Komoditas agar dilakukan sendiri di Dalam Negeri, agar mengurangi kebutuhan Devisa Nasional. memberikan lapangan kerja kepada Rakyat Indonesia, dan menekan biaya-biaya perantara atau broker-broker yang banyak berkelliaran.

Semua itu bila dilakukan secara ter-rencana dengan baik dan konsisten untuk meningkatkan kemampuan Produksi dan Pemrosesan di Dalam Negeri, akan dapat menghindarkan kebutuhan akan Devisa LN yang biasanya diperoleh dari Utang Luar Negeri yang tiap tahun makin bertambah.

Hasilnya adalah membebaskan Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai dari kesulitan ekonomi yang telah berlangsung selama 64 tahun, menghilangkang penderitaan Rakyat yang berkepanjangan, dan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Maukah dan mampukah para Capres/Cawapres yang memenangkan Pilpres 9 Juli 2009 yang akan datang melaksanakan program kerja yang diusulkan ini?

Silahkan ditanggapi, didebat atau dilaksanakan.

SBY menetapkan Boediono sebagai Cawapres pendampinya di Pilpres 9 Juli 2009

Presiden SBY akhirnya menetapkan Gubernur Bank Indonesia Boediono selaku Cawapres pasangan beliau dalam Pilpres 9 Juli 2009 yang akan datang. Boediono adalah seorang Ekonom yang dikenal bertangan dingin yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian dalam kabinet-kabinet Repulik Indonesia. Beliau adalah sosok Ekonom yang cerdas, sederhana, jujur dan bersikap tenang tanpa pernah menujukkan sikap emosional dalam berbagai situasi maupun pertemuan-pertemuan penting.

Keluarga Besar Boediono yang tinggal di rumah yang sederhana di Jalan Dr. Wahidin 6 Blitar, Jawa Timur merasa terkejut atas pencalonan beliau selaku Cawapres pendampin Capres SBY dalam Pilpres 9 Juli 2009. Namun mereka semuanya mendukung pak Boediono untuk mendampingi Capres SBY.

Sementara itu para Partai-partai Politik yang telah menyatakan bergabung dengan Partai Demokrat menyatakan berbagai tanggapan yang positif maupun negatif terhadap pencalonan Boediono selaku Cawapres pendampin Capres SBY.

Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan bahwa PKS belum pernah dikomunikasikan tentang rencana SBY untuk mencalonkan Boediono selamu Cawapres pendamping beliau. PKS sebelumnya telah menyampaikan usul nama-nama Cawapres dari PKS, bila tidak diterima maka dapat dipilih Cawapres yang berasal dari ummat atau partai pendukung lainnya. Ini agar ada koalisi antara Nasionalis dan Islam dalam pasangan Capres/Cawapres 2009.

Sementara itu Amien Rais yang mewakili PAN menyatakan ketidak-setujuannya atas pencalonan Cawapres Boediono, sebab menurutnya Kebijakan Perekonomian Boediono terlalu condong kepada lembaga-lembaga keuangan IMF dan Bank Dunia.

Sementara itu PKB menyatakan bahwa pihaknya dapat menerima Boediano selak Cawapres pendamping SBY, karan hal ini sep[enuhnya menjadi kewenangan beliau untuk menetapkan Cawapres. PKB juga tetap akan berkoalisi dengan Partai Demokrat, dan tidak tergantung dari pilihan Cawapres.

Sementara itu PDIP yang diwakili oleh Sekjen Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya tidak berhak untuk mencampuri urusan intern Partai lain. Ia juga menyatakan bahwa Boediono bukan representasi PDIP. Namun semua ini menurutnya adalah bagian dari bunga-bunga Demokrasi Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa keputusan PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat belum final dan bisa saja ada perobahan dalam beberapa hari mendatang.

PDIP terancam pecah menjelang Koalisi dengan Partai Demokrat

Perpecahan mulai membayangi Partai PDIP, sebab sebagian elitnya ingin merapat ke Partai Demokrat. Upaya ini dipelopori oleh Ketua Dewan Pembina PDIP Taufiq Kiemas, padahal Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri bersikukuh ingin menjadi Capres.

Menurut tokoh senior PDIP yang menjadi penghubung upaya koalisi dengan Partai Demokrat, koalisi ini adalah demi kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu tetap terjaminnya negara kebangsaan yang mengedepankan kemajemukan. Ini adalah untuk menghindari PD tersandera oleh partai-partai kanan. Diharapkan PDIP dapat mengawal Kabinet dimasa depan, kata Sekjen PD Marzuki Ali.

Ketua Dewan Pembina Partai Demorat SBY juga mengakui tadi malam tentang adanya Komunikasi dua arah antara PD dan PDIP untuk kepentingan bangsa. Kepastian ada-tidaknya koalisi akan ditentukan dalam satu-dua hari mendatang. Sedangkan Tim Kecil PDIP yang masih mencapreskan Megawati saat ini menghadapi dilema, yaitumenjujung martabat partai atau membiarkan negara terkungkung oleh partai-partai kanan yang telah lebih dahulu menyatakan bergabung dengan Demokrat.

Alternatif lainnya adalah memasangkan Puan Maharani, putri Megawati-Taufiq Kiemas sebagai Cawapres SBY. Alternatif-alternatif ini akan berlanjut sampai batas akhir penadftaran Pasangan Capres/Cawapres pada tanggal 15 Mei 2009.

Silahkan ditanggapi.

KPU tetapkan Hasil Pemilu Legislatif tanggal 9 Mei 2009

KPU akhirnya menetapkan hasil Pemilu Legislatif pada hari Sabtu malam tanggal 9 Mei 2009 sesuai dengan jadwal, dimana Partai Demokreat meskipun masih berumur sangat muda, namun mampu merebut kemenangan mutlak, yaitu mencapai 21,70% atau 148 kursi DPR. Rincian hasil Pemilu Legislatif adalah sbb:

1. Partai Demokrat ….. 21,70% atau 148 kursi DPR
2. Partai GOLKAR …… 15,03% atau 108 kursi
3. PDIP ….. 14,60% atau 93 kursi
4. PKS ……. 8,20% atau 59 kursi
5. PAN ………….. 6,25% atau 42 kursi
6. PPP …………….. 5,53% atau 39 kursi
7. PKB …………… 5,14% atau 26 kursi
8. GERINDRA ………. 4,64% atau 30 kursi
9. HANURA ………. 3,92% atau 15 kursi

Penggunaan Hak Pilih hanya mencapai 60,78% sedangak yang sekitar 40% adalah karean tidak terdaftar, Golput dan suara yang tidak syah.

Peta kekuatan Politik menunjukkan Partai Demokrat menguasai Sumatera bagian Barat, Sumut dan Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali-Lombok, Partai Golkar di Sumatera Selatan, Riauw, Kaltim, Sulawesi dan Indonesia Timur, PDI menguasai Jawa Tengah dan Kalimantan Barat, PAN menguasai Sumatera tengah.

Sementara itu Mahkamah Konstitusi membuka 3×24-jam permohonan Gugatan Hasil Pemilu mulai tanggal 10 Mei 2009 pukul 00.00 WIB. Umumnya gugatan itu menyangkut penggelembungan suara di tingkat PPK dan Kabupaten.

Sampai dengan hari ini PDIP belum tentukan Pasangan Capres/Cawapres

Sampai dengan hari ini, Jumat 8 Mei 2009 PDIP belum juga menetapkan pasangan Capres/Cawapres untuk Pilpres tanggal 8 Juli 2009, sebab janji Sekjen PDIP Pramono Anung untuk mengumumkannya pada hari Kmais 7 Mei 2009 tenyata tidak dapat dipenuhi. Kemungkinan besar sebabnya adalah saling tarik-ulur antara PDIP dan Gerindra yang masing-masing ingin agar calon mereka yang menjadi Capres. Menurut berita, pengumuman Capres/Cawapres PDIP akan diberikan setelah KPU menetapkan hasil akhir perhitungan suara tanggal 9 Mei 2009, bila hal ini tidak mundur lagi.

Sementara itu kemarin siang Mensesneg Hatta Rajasa mengunjungi rumah Megawati Sukarnoputri di Jl. Teuku Umur, yang khabarnya adalah membicarakan soal kepemilikan rumah beliau yang pernah menjabat sebagai Presiden RI. Namun Pramono Anung menyatakan pada wartawan bahwa selain urusan kepemilkan rumah, juga sempat dibicarakan hal-hal lain yang lebih substansial. tetapi Ia tidak merinci apa hal besar itu.

Dikhabarkan pula bahwa siang ini Pasangan Capres/Cawapres JK-Wiranto akan berkunjung kerumah Megawati Sukarnoputri sebagai kunjingan pertama dari pasangan ini semenjak mereka mendklarasikan berpasangan untuk Pilpres Juli 2009. Menurut pihak Golkar, kunjungan ini dimaksud untuk memperkuat Koalisi Besar yang pernah mereka umumkan bersama agar makin kokoh.

Survey FSIP UI: Prabowo Penghadang Terkuat Capres SBY

Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial Politik (PKSPSP) FISIP Universitas Indonesia mengadalak dua buah survei yaitu survei pada 100 orang Tokoh Masyarakat dari 20 Propinsi di Indonesia dan Survei pada 2.000 Responden di lokasi-lokasi yang sama dengan survei yang pertama. Proyek Survey ini berjudul “Persepsi dan Preferensi Masyarakat terhadap Tokoh Politik Menjelang Pilpres 2009″ dan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2009 sampai dengan 2 Mei 2009.

Survei pertama mewawancarai 100 orang tokoh masyarakat yang dipilih secara acak yang tersebar di 20 Propinsi, dengan metode wawancara terstruktur menggunakan kuestioner. Pengambilan sampling melalui multi-stage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat kesalahan sebesar kurang dari 4%.

Hasil Survei petama adalah sbb:

1. Prabowo …. 32%
2. SBY ….. 30%
3. Megawati ….. 16%
4. Jusuf Kalla ….. 14%
5. Lainnya …. 8%

Pada Survey kedua yang melibatkan 2.000 responden, dengan tingkat kepercayaan sbesar 95%, dan dengan kriteria survey “Siapakah Tokoh yang paling berpeluang untuk menjadi pesaing kuat SBY”, hasilnya adalah sbb:

1. Prabowo ….. 31,15%
2. Megawati …… 25,2%
3. Jusuf Kalla …… 21,05%
4. Wiranto ….. 12,7%
5. Yang tidak tahu ….. 9,95%

Menurut Pengamat Politik UI Cecep Hidayat, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk memilih wajah baru dalam Pilpres mendatang. Namun kemungkinan untuk bisa mengalahkan SBY adalah kecil, kecuali bila Probowo dapat berpasangan dengan tokoh muda yang mendapat dukungan PDIP dan partai-partai lainnya. Situasi ini mirip dengan Pilpres Amerika Serikat tahun 2008 yang lalu, dimana Tokoh Muda Barack Obama mengusung slogan “Change We Believe In!”.

Silahkan ditanggapi.

JK-Wiranto Pasangan Capres/Cawapres Pertama pada Pilpres 2009

Capres/Cawapres 2009 JK-Wiranto

Pada hari Kamis malam 30 April 2009 pasangan Capres/Cawapres Jusuf Kalla-Wiranto memberikan pengumuman resmi kerjasama antar GOLKAR dan HANURA untuk memasangkan ketua-ketua umum mereka dalam Pilpres Juli 2008. Mereka adalah pasangan pertama yang sepakat melakukan koalisi. Diperkirakan dalam waktu dekan dua pasangan Capres/Cawapres lainnya akan segera menyusul untuk diumumkan dari kubu Partai Demokrat dan Kubu PDIP dan Partai Gerindra.

Kedua pemimpin itu dalam sambutan mereka menyatakan bahwa mereka adalah pemimpin Indonesia yang telah banyak makan asam garam dan dapat cepat mengambil keputusan yang penting bagi negeri ini. Mereka meniti karir dari bawah, JK memulai dari manajemen perusahaan swasta, menjadi birokrat dimulai dari menteri, kemudian menko dan saat ini selaku wakil presiden. Jadi selayaknya kalau Ia sekarang mencalonkan diri sebagai Capres RI 2009. Wiranto meniti karir militer jauga dari bawah, hingga menjadi Panglima ABRI, dan kemudia menjadi Menko Polkam.

Dalam wawancara pada acara silaturahmi dengan DPD se-Sulsel pada hari Sabtu 2 Mei 2009, JK menceritakan bahwa dirinya terpaksa harus berpisah dengan pasangan Presiden/Wapres SBY saat ini karena Golkar merasa terusik harga dirinya setelah tiga kali mencalonkan JK selaku pasangan Cawapres untuk Pilpres Juli 2009 ini. Ini juga untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar.

Tantangan Perbaikan Perekonomian Indonesia bagi para Capres/Cawapres 2009

The Legislative Election is only a few days to come, yet many people still do not know the reason why they should choose one or another party or candidate, because they can only see a few parties’ banners, slogans or promises along the Indonesian road sides. During the past four-and-a-half year of the current government of President SBY and Vice President Jusuf Kalla, people were experiencing risning oil, food, and basic needs prices, growing unemployment, and growing number of poor people. The current Global Financial Crises only added up to the economic problems of Indonesia, causing reduction in export, business trade, rising US Dollar exchange rate and the fall of domestic shares prices.

People are wandering if the results of the current Legilstive Election and Presidential Election could improve the Indonesian economic condition and improve the people’s welfare in general, because only a few candidates could express logically and clearly if they are elected, they will execute economic improvement programs for the country during their five-year rule. Most candidates could only make good promises without any futher explainations.

However, we were lucky to watch a discussion program on “Economic Challenges” a few days ago at Metro-TV, presenting Dr. Pande Raja Silalahi from CSIS and Dr. Hendri Saparini from ECONID. The two speakers were basically expressing the positioning of “established” presidential candidates: SBY, JK and Megawati; and the “alternate” presidential candidates: Wiranto, Probowo and Rizal Ramli.

The economic policy of the “established” presidential candidates in principle is to start with existing economic conditions, and gradually improving without much significant changes to the existing system. They also welcome the foreign investors and foreign role in the development of Indonesia.

On the other hand the economic policy of the “alternate” presidential candidates in principle is to reject foreign domination in the development of Indonesia, and try to use as much as possible local expertise and resources in the development of Indonesia, and to establish self-sufficiency.

The detailed variation of each presidential candidate economic policy is presented as follows:

1. The incumbent President SBY: continue the current economic policy of the current Government, because it was considered to be fairly successful.
2. The incumbent Vice President Jusuf Kalla: (a). Self-sufficiency in rice production; (b). Increase investment; (c). Develop infrastructures.
3. The former President Megawati: (a). Create cheap supply of basic needs of the people; (b). Create more employments; (c). Improve the welfare of the people.
4. The alternate Presidential candidate Wiranto: (a). Change economic direction so as to be free from foreign influence; (b). Indonesian natural resources is mainly for the benefit of the Indonesian people.
5. The alternate Presidential candidate Prabowo: (a). Create a just and right economic policy to ensure the improvement in economic condition of poor people; (b). Peasants and fishermen to become the economic backbone of Indonesia; (c). Developing Indonesia as one of Asian economic “tigers”; (d). Reject the sale of State-owned Enterprises.
6. The alternate Presidential candidate Rizal Ramli: (a). Nationalization of foreign-owned Indonesian companies; (b). Reject foreign influence in the development of Indonesia; (c). Reject IMF influence.

It is to be noted that the alternate Presidential candidate Prabowo Subianto is the most communicative candidate, judging from his almost daily appearance in Indonesian television ads, and his most outspoken views of the future Indonesian economic policy. He is the son of the Indonesian economic “Guru” the late Prof. Dr. Sumitro Djoyohadikusumo.

By knowing the summary of each Presidential candidates, we can now decide whose policy is our best choice to realize the long awaited ideals of the people of Indonesia: A just and prosperous country for all people of Indonesia!

Who is your choice? Please have your comments and suggestions.
——–